Connect with us

Politik

IAS Mantap Dukung Dilan di Pilwalkot Makassar 2020

Published

on

Makasar – jarrakposmakasar.com – Mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin (IAS), semakin gencar mensosialisasikan Syamsu Rizal alias Deng Ical dan Dokter Fadli Ananda, bakal pasangan kandidat yang bersiap maju pada Pilwalkot Makassar 2020.

Dukungan IAS kepada pasangan yang populer disapa Dilan ini bukan hanya karena faktor kedekatan, tapi juga merujuk rekam jejak dan hasil survei popularitas dan elektabilitas.

Dikutip dari menitindonesia.com, IAS bercerita dirinya akhirnya mantap mendukung Dilan karena tahu kedua figur ini merupakan orang baik yang layak diberi kesempatan. Pasangan yang juga akrab dipanggil DI-Pade ini dijaminnya memiliki kapabilitas yang tidak perlu diragukan. Terlebih, Deng Ical merupakan mantan Anggota DPRD Makassar dan mantan Wakil Wali Kota Makassar.

“Deng Ical itu punya pengalaman birokrasi dan politik yang tidak perlu diragukan. Olehnya itu, tidak akan sulit baginya untuk mengimplementasikan program. Nah, itu ditopang oleh Dokter Fadli yang memiliki jaringan dan latar belakang yang bagus. Ia merupakan dokter, pengusaha sekaligus politikus muda yang mewakili suara milenial,” ucap IAS.

Paket Dilan ini mantap dipersatukan IAS setelah melihat hasil survei popularitas dan elektabilitas kedua figur yang cukup tinggi. Mantan Manajer PSM Makassar ini mengakui sudah memantau beberapa kandidat sejak tahun lalu dan terus mengikuti surveinya dari waktu ke waktu. Diakuinya di luar nama-nama besar, yang pergerakannya cukup signifikan adalah Dokter Fadli meski terbilang pendatang baru di dunia politik.

IAS juga mengungkapkan sebelumnya sempat berpikir memaketkan Deng Ical dan Munafri Arifuddin alias Appi. Hanya saja, skenario pasangan tersebut tidak bisa dilanjutkan. Setelah menganalisis hasil survei dan melakukan komunikasi, pihaknya akhirnya mantap memasangkan Deng Ical dan Dokter Fadli. “Ya seperti itulah historinya, ini opsi terbaik, mereka saling melengkapi,” ujar mantan Ketua Demokrat Sulsel ini di Makassar, sesaat sebelum bertolak ke Ternate, Rabu (15/07/2020).

Lebih jauh, IAS menuturkan dukungannya bulat kepada Deng Ical karena tahu kader tulen Muhammadiyah itu merupakan orang yang bisa menjaga komitmen. Toh, Ketua PMI Makassar tersebut murni maju untuk mengabdikan diri membangun Kota Daeng. Ia yakin Deng Ical tidak akan seperti kandidat lain yang pernah didukungnya, yang dengan mudah melupakan para pendukungnya.

IAS mengaku menjadi saksi ketulusan dan komitmen Deng Ical. Ia bercerita pada Pilkada 2018, Ketua PMI Makassar itu sebenarnya bisa maju. Tapi, belakangan urung dilakukan karena pihaknya kala itu mendukung Appi berpasangan dengan Rachmatika Dewi alias Cicu. Deng Ical pun legowo dan membuktikan diri tidak ambisi.

“Makanya, saya tidak ragu dukung Deng Ical. Dia selalu bisa menjaga komitmen,” pungkasnya.(*)

Editor : AjR

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita

KISRUH RUU HIP BUKTI LEMAHNYA KOORDINASI KOMUNIKASI PENGUSUL

Published

on

By

Jakarta, Jarrakposmakasar.com.
Jum’at ( 26/6/2020 ). Pakar Komunikolog Emrus Sihombing mengomentari kisruh RUU HIP yang telah menciptakan jarak semakin jauh dan berseberangan antar dua kutub yang selama ini memang sudah berbeda. Begitu muncul RUU HIP yang mengandung narasi memicu polemik, serta merta ruang publik menjadi lebih “panas”. Bahkan demonstrasi pun terjadi yang diwarnai dengan pembakaran bendera salah satu partai.

Pemunculan RUU HIP ini disadari atau tidak ibarat sedang memukul sarang lebah yang bisa menyengat si pengganggu sarang.

Padahal, seharusnya “madu lebah” itu bisa dipanen tanpa memukul sarangnya. Bagaimana caranya? Ya, dengan koordinasi dan komunikasi di internal partai dan dengan berbagai organisasi keagamaan yang sangat konsen dengan keutuhan NKRI, pendukung dan pembela Pancasila.

Oleh karena itu, seharusnya RUU HIP sebagai inisiatif anggota DPR terlebih dahulu melakukan diskusi dan kajian mendalam serta konprihensip di intenal partai dimana pengusung tersebut terdaftar sebagai pemilik KTA (kartu tanda anggota). Jadi, sudah lebih dulu masukan pandangan dan kebersamaan dari semua faksi di internal partai. Dengan demikian, isi RUU HIP ini pasti lebih baik.

Setelah “matang” di internal partai, lalu mengundang berbagai organisasi keagamaan yang menurut catatan sejarah memiliki reputasi, perjuangan, komitmen kuat dan loyal terhadap nilai-nilai Pancasila melakukan diskusi intensif dan revisi di sana sini. Jadi sudah ada perbaikan narasi dan kesepakatan awal terhadap isi RUU HIP itu. Narasi yang dihasilkan pasti lebih berwawasan kebangsaan.

Jika koordinasi dan komunikasi asertif dilakukan di internal partai dan dengan organisasi keagamaan tersebut, maka hiruk pikuk RUU HIP tidak perlu terjadi seperti sekarang ini.

Sumber :
Emrus Sihombing
Direktur Eksekutif
Lembaga EmrusCorner

Editor. : EH

Continue Reading

Berita

KRITERIA USIA SISWI/A MENGHALANGI PERAN GENERASI LEBIH MUDA DALAM PEMBANGUNAN BANGSA

Published

on

By

Jakarta, Jarrakposmakasar.com.
Jum’at ( 26/6/2020 ). Aturan kriteria usia proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) DKI Jakarta mendapat kritik dari Pakar komunikasi Emrus Sihombing, Emrus mengatakan Disadari atau tidak, kebijakan kriteria usia siswi/a saya pastikan menghalangi generasi lebih muda mengambil peran dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia.

Aturan kriteria usia proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) DKI Jakarta mendapat kritik, bahkan penolakan dari berbagai kalangan, terutama orang tua murid. Karena itu, menurut hemat saya, kebijakan tersebut sebaiknya dibatalkan atas keadilan pendidikan. Mengapa? Saya berpendapat, setidaknya ada empat hal belum maksimal dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta.

Pertama, kebijakan ini tampaknya tidak melalui kajian yang memadai karena masih banyak variabel pendidikan belum menjadi pertimbangan utama, misalnya semangat belajar siswi/a yang bervariasi.

Karena itu, sebaiknya dilakukan terlebih dahulu studi mendalam dan konprehensif dengan melibatkan para pemangku kepentingan, antara lain siswi/a, orang tua murid, pakar pendidikan, dan sebagainya.

Kedua, kebijakan ini bisa jadi tidak melalui sosialisasi yang intensif sehingga menimbulkan penolakan dari kalangan masyarakat yang merasa tidak memperoleh keadilan pendidikan atas kebijakan tersebut. Untuk itu, sebelum kebijakan diberlakukan, mutlak harus dilakukan sosialisasi yang memadai dengan manajemen komunikasi yang baik.

Ketiga, kriteria mengutamakan usia yang lebih tua tidak berkorelasi langsung dengan prestasi akademik siswi/a dalam proses belajar mengajar.

Selain berpotensi melanggar hak asasi manusia dalam memperoleh pendidikan, langsung atau tidak langsung tindakan ini menghalangi generasi yang lebih muda dan berprestasi mengambil peran membangun bangsa dan negara. Sementara setiap negara di dunia berpacu mendorong generasi muda tampil dalam persaingan global. Karena itu,
mengutamakan usia yang lebih tua sebagai kriteria penerimaan siswi/a dibatalkan saja.

Keempat, mengutamakan usia yang lebih tua sekaligus bukti bahwa Pemda DKI Jakarta belum berpihak penuh terhadap pembangunan sektor pendidikan. Jika alasan daya tampung sebagai salah satu dasar penentuan kriteria usia yang lebih tua didahulukan, itu tidak rasional. Gubernur DKI Jakarta harusnya mengedepankan pembiayaan pembangunan pendidikan daripada sektor lain.

Sebab sebagai contoh, biaya puluhan anggota TGUPP, tunjangan dan fasilitas Gubernur dan Wagub, serta Tunjangan Kenerja Daerah (TKD) PNS DKI Jakarta yang sangat fantastis pertahun itu, bisa dialokasikan ke sektor pendidikan. Jadi, keterbatasan daya tampung akan selalu dapat dituntaskan selama periode lima tahunan jabatan Gubernur. Bukan malah membuat kebijakan yang tidak produktif dalam rangka negara ini membangun sumber daya manusia (SDM) yang masa produktifnya lebih panjang.

Kebijakan Dinas Pendidikan DKIJakarta tersebut, menurut saya sebagai contoh kebijakan yang tidak mau berkeringat. Setiap ada masalah, diatasi dengan kebijakan dalam bentuk aturan atau pembatasan. Kalau begini, siapapun bisa jadi kepala daerah atau dinas. Harusnya, menyelesaikan setiap persoalan dengan tindakan program, dalam hal ini membangun sarana dan prasarana pendidikan.

Sumber. :
Emrus Sihombing
Direktur Eksekutif
Lembaga EmrusCorner

Editor. : EH

Continue Reading

Berita

DPR Kaji Angka Ambang Batas Parlemen melalui Revisi UU Pemilu.

Published

on

By

JAKARTA – jarrakposmakasar.com
Rabu ( 10/6 ). Komisi II DPR RI akan mengkaji soal angka ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dari yang saat ini 4%, dinaikkan menjadi 7% seperti yang termuat dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ( Pemilu ).

“Kita mau revisi UU Pemilu. Draf naskah akademi RUU Pemilunya lagi kita sempurnakan,” ungkap Wakil Ketua Komisi II DPR, Saan Mustofa dalam perbincangan yang dilansir detiknews Rabu (10/6/2020).

Beberapa poin yang akan dikaji ulang dalam RUU Pemilu kali ini. Mulai dari sistem pemilu, ambang batas parlemen dan ambang batas pencapresan atau presidential threshold, sistem konversi suara, keserentakan pemilu, district magnitude (besaran daerah pemilihan), juga teknis-teknis pelaksanaan pemilu.

“Misalnya nanti, memungkinkan nggak kita menggunakan teknologi informasi dalam UU Pemilu. Itu bagian yang mau kita lakukan dalam revisi UU Pemilu,” kata Saan.

Menurut Saan, ada beberapa alternatif besaran angka ambang batas parlemen yang diajukan dalam draf. Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold adalah batas suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk ikut dalam penentuan perolehan kursi di DPR.

“Kalau di draf-draf itu kita ada 3 alternatif ya. Alternatif pertama ada yang 7% dan berlaku nasional. Alternatif kedua 5% berlaku berjenjang, jadi (DPR) RI 5%, (DPRD) Provinsi-nya 4%, Kabupaten/Kota 3%. Alternatif ketiga tetap 4% tapi provinsi dan kabupaten/kota 0% seperti sekarang,” jelas Saan

Saan juga mengatakan, ada fraksi di DPR yang ingin agar ambang batas capres dikurangi dari angka 20% (gabungan kursi partai-partai di DPR) atau 25% (gabungan perolehan suara partai-partai pada Pemilu). Meski begitu mayoritas tetap menginginkan agar ambang batas capres tak berubah.

“Ada yang ingin berkurang dari 20%. PKS pengin berkurang, mereka (ingin) 10-15% lah atau bahkan mereka maunya sama dengan threshold parlemen. Tapi sebagian masih tetap ingin presidential threshold tetap 20% suara parlemen dan 25% suara yang sah,” ucap Saan

Komisi II DPR menargetkan RUU Pemilu akan selesai pada akhir tahun ini atau maksimal awal 2021. Pada masa sidang yang akan dimulai 15 Juni mendatang, kata Saan, proses di DPR akan mulai dilakukan.

Alasan DPR mempercepat proses ini Menurut Saan untuk memudahkan penyelenggara Pemilu, yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP, melakukan persiapan.

“Kita karena ingin memberikan waktu yang cukup bagi penyelenggara pemilu karena di situ juga ada pilkada dan pilpres, jadi dia punya waktu yang cukup untuk penyelenggaraan pemilu. Jadi UU-nya selain mendorong proses demokrasi yang berkualitas, juga teknis pelaksanaan itu berpengaruh pada kualitas demokrasi itu sendiri,” tutupnya.

Sumber : Dikutip dari Detiknews

Editor. : EH

Continue Reading

Trending